Komentar
Demo angkot malang terkait menolak peluncuran trans Jatim. (Red)
MALANG - Puluhan armada angkutan kota (angkot) dari berbagai jalur di Kota Malang yang terwadahi dalam Aliansi Sopir Angkot Malang (ASAM) berbaris memenuhi area parkir dan bahu jalan di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) jalan Raden intan, Kota Malang pada hari kamis, 25 Juni 2026 siang hari.
Kehadiran ratusan sopir angkot ini bukan tanpa alasan; mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan penolakan keras terhadap rencana perluasan rute Bus Trans Jatim yang akan memasuki wilayah Malang Raya.
Sejak pagi hari, para sopir yang tergabung dalam berbagai jalur paguyuban ini berkumpul dan melakukan orasi secara bergantian. Mereka menilai, kehadiran bus rapid transit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut akan semakin menggerus pendapatan mereka yang sudah lama kembang kempis akibat kalah bersaing dengan transportasi online.
"Kondisi kami ini sudah sepi, cari penumpang harian saja susah. Kalau ditambah lagi dengan masuknya Trans Jatim ke rute-rute kota, sama saja mematikan mata pencaharian kami secara perlahan," ujar Bambang AG, salah satu koordinator aksi dalam orasinya. (25/6)
Dalam aksi damai tersebut, perwakilan sopir angkot menyampaikan beberapa poin tuntutan utama kepada pihak Dishub, di antaranya :
- Pembatalan Perluasan Rute: Meminta Pemkot Malang dan Pemprov Jatim meninjau ulang atau membatalkan koridor Trans Jatim yang bersinggungan langsung dengan jalur angkot aktif.
- Solusi Kesejahteraan: Menuntut pemerintah memberikan perhatian pada revitalisasi angkot atau insentif, ketimbang memasukkan moda transportasi baru yang dinilai tumpang tindih.
- Pelibatan dalam Kebijakan: Meminta Dishub selalu melibatkan paguyuban sopir angkot dalam setiap pembahasan tata ruang transportasi publik di Malang.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang bersama jajarannya langsung menemui para demonstran untuk melakukan mediasi.
Pihak Dishub menegaskan bahwa aspirasi para sopir angkot akan ditampung dan disampaikan ke tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi.
Dishub juga menjelaskan bahwa kajian mengenai integrasi transportasi sebenarnya bertujuan untuk saling melengkapi, namun mereka berjanji akan mencari jalan tengah (win-win solution) agar kehadiran transportasi massal modern tidak mengorbankan nasib para sopir angkot lokal.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam ini berjalan dengan tertib dan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, meskipun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan. Para sopir mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diakomodasi dalam kebijakan final nantinya. (Red)