Komentar
Dokumentasi bersama saat audiensi di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. (29/7)
Aksi damai ini dilatarbelakangi oleh keresahan para sopir akibat anjloknya pendapatan harian yang drastis hingga mencapai 70%. Penurunan ini dirasakan sebagai dampak dari persaingan dengan transportasi online yang diperparah dengan hadirnya operasional bus Trans Jatim Koridor 1 di wilayah Malang Raya.
Setelah melakukan long march dan menyampaikan orasi, perwakilan massa aksi diterima untuk melakukan audiensi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Berdasarkan notulen audiensi, disepakati beberapa poin penting untuk menindaklanjuti keluhan para sopir, antara lain:
- Bukan Penolakan Mutlak, Melainkan Tuntutan Perhatian Pemerintah : Para driver menegaskan bahwa mereka tidak secara mentah-mentah menolak kemajuan, namun mendesak pemerintah agar lebih peka terhadap dampak negatif dan kerugian masif yang dialami para sopir sebagai pihak terdampak.
- Kajian Ulang Trans Jatim Koridor 1 : Disepakati bersama perlunya dilakukan kajian ulang yang mendalam terkait proses dan mekanisme sebelum peluncuran Trans Jatim Koridor 1.
- Penyempurnaan Koordinasi Jalur : Pertemuan lanjutan bersama para ketua jalur akan melibatkan dan mengundang ketua jalur yang baru agar representasi di lapangan lebih akurat.
- Usulan Insentif Pajak Pendapatan : Menerima usulan dari DPD Organda Jawa Timur agar alokasi minimal 2% dari insentif pajak pendapatan (baik tingkat Kota maupun Kabupaten) dialihkan untuk program pemberdayaan dan kesejahteraan sopir angkot.
- Agenda Pertemuan Lanjutan : Pemerintah dan perwakilan aliansi sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan pada bulan Agustus 2026 dengan waktu yang akan diinformasikan kemudian.
Ketua ADRONE sekaligus perwakilan Front ASAM, Budi Andri Yanto, mendesak pemerintah agar segera merespons dan merealisasikan aspirasi para anggotanya.
"Agar mereka tetap bisa bekerja dan tidak tertindas, serta ada jaminan kepastian kesejahteraan hidupnya ke depan," ujar Andre. (29/7)
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Lapangan Front ASAM, Bambang Kurniawan, mengungkapkan bahwa keberatan para sopir sebenarnya sudah disuarakan sejak lama. Namun, kebijakan pemerintah dinilai tetap memaksakan peluncuran Koridor 1 tanpa solusi konkret bagi transportasi lokal.
"Sekarang terbukti rekan-rekan semakin menderita karena pendapatan mereka turun drastis sampai 70% akibat akumulasi persaingan dengan transportasi online, dan kini ditambah dengan hadirnya Trans Jatim," tegas Bambang.
Perwakilan dari SSI menambahkan bahwa para sopir telah puluhan tahun mendedikasikan diri membangun sektor kearifan transportasi lokal di Malang. Jasa dan kontribusi tersebut, menurut mereka, seharusnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah, bukan justru meminggirkan mata pencaharian mereka.
Sementara itu, perwakilan Dishub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengagendakan pertemuan lanjutan yang akan dilangsungkan langsung di Kota Malang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, serta pihak-pihak terkait.