Komentar
MALANG — Ribuan perwakilan pengemudi angkutan kota (angkot) atau konvensional dan daring yang bernaung di bawah Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) serta Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya, yang tergabung dalam wadah Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (FRONT ASAM), menggelar konferensi pers pada Senin, 03 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB hingga selesai. Acara ini bertempat di area Terminal Arjosari, Kota Malang.
Aksi konferensi pers ini digelar sebagai bentuk sikap boikot terhadap undangan Rapat Koordinasi (Rakor) Peluncuran Trans Jatim Koridor II. Para pengemudi secara sengaja menolak untuk hadir karena dinilai tidak sesuai dengan hasil kesepakatan audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Surabaya beberapa waktu lalu.
Paulus Dading I, S.H., advokat muda dari ADRONE, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak anti terhadap pembangunan maupun kehadiran program Trans Jatim. Namun, mereka menuntut adanya evaluasi ulang secara bersama-sama, adil, dan transparan terhadap operasional Trans Jatim Koridor I yang dinilai berdampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka.
"Iya kami berharap apa yang sudah diagendakan bersama tentang mau evaluasi ulang yang koridor I secara transparansi itu segera bisa direalisasikan oleh pemerintah", tegasnya saat konferensi pers berlangsung. (3/8)
Koordinator Aliansi Sopir Angkutan Malang (ASAM), Bambang Kurniawan, menyampaikan kekecewaannya dengan nada tinggi.
"Saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 driver angkot di Kota Malang. Jika dari jumlah tersebut hanya 80 hingga 100 orang saja yang terserap oleh program Trans Jatim, maka nasib sisa ratusan pengemudi lainnya menjadi tidak jelas", tuturnya.
Ketua Koperasi Jasa Asosiasi Driver Indonesia (KopJasa ADRONE) turut menambahkan bahwa perwakilan driver online khususnya Roda Empat (R4) juga turut merasakan dampak negatif dari operasional Trans Jatim Koridor I yang menggerus pendapatan harian mereka.
"Kami tidak menyangka kalau juga kena imbas, awalnya tidak memahami. Namun semakin lama, pendapatan semakin menurun karena berkurangnya customer yang order seperti biasanya", ungkap Putut.
Ditempat yang sama, Achmad Faried dari Garda Satu yang sekaligus mewakili masyarakat, dirinya menyayangkan hal ini terjadi, sehingga menjadikan ketimpangan di masyarakat akan program Trans Jatim tersebut.
"Sangat kami sayangkan, nampak sekali ketimpangannya. Kami berharap pemerintah bisa segera memberikan solusinya", ujar Faried.
FRONT ASAM mendesak Pemerintah agar dapat bertindak lebih bijak dalam merumuskan dan mengimplementasikan setiap program kebijakan publik di Kota Malang. Mereka berharap kehadiran program pemerintah tidak justru menciptakan kantong-kantong pengangguran baru bagi para pekerja transportasi konvensional dan online di daerah. (Red)