Komentar
KOTA MALANG — Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan operasional Trans Jatim Koridor I yang melintas di wilayah Malang Raya. Kebijakan tersebut dinilai minim sosialisasi dan berpotensi menimbulkan maladministrasi lantaran tidak melibatkan pelaku transportasi lokal sejak tahap perumusannya.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum ADRONE, Budi Andri Yanto—yang akrab disapa Andre—dalam sesi wawancara eksklusif yang digelar pada Rabu, 9 September 2026 pukul 09.00 WIB bertempat di Cafe Navas, Jalan Panji Suroso, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Poin Utama Keresahan Sopir Angkot Malang Raya
- Minim Sosialisasi dan Edukasi: Program peluncuran Trans Jatim dinilai berjalan sepihak tanpa adanya edukasi maupun sosialisasi komprehensif kepada para pelaku transportasi konvensional lokal di Malang Raya.
- Aspirasi Lokal Diabaikan: Pemerintah seharusnya mewajibkan pelibatan pelaku transportasi lokal sebagai bentuk penerapan kearifan lokal dalam setiap perumusan kebijakan moda transportasi publik.
- Pendapatan Sopir Anjlok: Kehadiran Trans Jatim Koridor I memicu penurunan pendapatan drastis bagi mayoritas sopir angkutan kota (angkot) di Malang Raya akibat minimnya pelibatan dan proteksi dari pemerintah.
- Persaingan Tarif yang Tidak Seimbang: Penetapan tarif Trans Jatim rute Malang–Batu yang hanya sebesar Rp 5.000 dinilai terlalu murah dan berada di luar kewajaran regulasi tarif yang berlaku saat ini bagi transportasi konvensional (angkot).
Sebagai wadah resmi yang menaungi sekitar 550 anggota dari divisi angkutan umum perkotaan dan daerah, ADRONE menegaskan dukungannya terhadap setiap program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas.
Kendati demikian, mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah kebijakan yang lebih profesional lagi dalam berkeadilan dan mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi ulang Trans Jatim di Koridor I adanya dugaan cacat administratif dalam proses sebelumnya yang merugikan para anggotanya.
"Kami mensupport adanya program pemerintah untuk kebaikan semua kalangan, namun kami berharap Pemerintah juga bisa memberikan kebijakan yang lebih profesional lagi dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama terhadap anggota kami di ADRONE," tegas Andre.(9/9)
Melalui rilis ini, ADRONE berharap instansi terkait segera mengevaluasi operasional Trans Jatim Koridor I dan membuka ruang dialog bersama para sopir angkot agar tercipta iklim transportasi yang harmonis dan tidak mematikan mata pencaharian warga lokal.