Komentar
SURABAYA — Ratusan pengemudi dan pemilik mikrolet di Malang Raya yang tergabung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (FRONT ASAM)—gabungan dari Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) dan Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya—mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (17/9/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menindaklanjuti surat audiensi resmi terkait dampak operasional program Trans Jatim terhadap mata pencaharian transportasi konvensional.
Namun, audiensi yang telah dijadwalkan tersebut urung terlaksana karena tidak satupun anggota dewan berada di tempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, jajaran DPRD Jatim dikabarkan tengah bertolak ke Jakarta tanpa adanya konfirmasi resmi sebelumnya kepada pihak perwakilan sopir.
Ketua FRONT ASAM sekaligus Ketua Umum ADRONE, Budi Andri Yanto (Andre), mengungkapkan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran para wakil rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan wujud keputusasaan 494 sopir dan pemilik mikrolet di Malang Raya yang pendapatannya merosot tajam hingga 75% akibat pengoperasian Koridor I Trans Jatim.
"Kami sangat kecewa. Kekecewaan ini kian bertambah karena notulensi hasil komitmen aksi damai tanggal 29 Juli 2026 lalu hingga kini tidak direalisasikan oleh Dishub Jatim. Kami menyayangkan sikap DPRD Jatim yang meninggalkan kami tanpa konfirmasi di saat ratusan sopir sedang memperjuangkan nasib dapur keluarganya," ujar Andre.
Senada dengan Andre, Koordinator Lapangan FRONT ASAM, Iin Junaidi (Soni), menilai pemerintah dan wakil rakyat terkesan acuh terhadap kelangsungan hidup ribuan jiwa yang bergantung pada sektor transportasi lokal.
Dalam aksinya, FRONT ASAM membawa lima tuntutan resmi yang mendesak untuk segera dikawal dan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim :
- Realisasi Notulensi Aksi 29 Juli 2026 : Menagih janji dan komitmen tertulis yang telah disepakati bersama pada aksi demonstrasi damai sebelumnya.
- Evaluasi Ulang Koridor I Secara Transparan : Meminta evaluasi menyeluruh atas prosedur dan implementasi Koridor I yang dinilai berdampak buruk bagi 494 sopir serta pemilik mikrolet.
- Keadilan dan Perlindungan Ekonomi Merata : Menuntut solusi konkret atas merosotnya pendapatan sopir angkot hingga 75%.
- Transparansi Blueprint Program Trans Jatim : Membuka dokumen cetak biru (blueprint) perencanaan Trans Jatim di Malang Raya secara transparan kepada publik dan pelaku transportasi lokal.
- Pelibatan Adil dalam Ekosistem Transportasi : Menuntut agar dilibatkan secara adil dan transparan dalam setiap tahapan kebijakan, serta menolak segala bentuk keputusan yang meminggirkan mata pencaharian sopir angkot.
FRONT ASAM menegaskan akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini hingga Pemprov Jatim, Dishub Jatim, serta instansi terkait memberikan kepastian hukum dan solusi nyata demi keberlangsungan hidup para pekerja transportasi lokal di Malang Raya. (Red)